izin pertambangan. Mendapatkan izin usaha pertambangan atau yang biasa disebut dengan Izin Usaha Galian C mempunyai banyak manfaat bagi para investor. izin pertambangan

7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan. Berdasarkan UU No. (3) Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri kepada Rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang. Namun dengan adanya Undang-undang Nomor 23Sejak awal tahun hingga April 2022, pemerintah telah mencabut ribuan izin usaha pertambangan (IUP) di sektor mineral dan batubara. Bisnis. Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan. Pasal 38 PP 96/2021 mengatur bahwa persyaratan teknis untuk IUP tahap kegiatan operasi produksi meliputi : Peta usulan WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) tahap kegiatan operasi produksi. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1. Izin Survei Umum Migas 2. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha. ABSTRAK Berbagai permasalahan terkait pertambangan terjadi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). 2. Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; b. Sains dan Teknologi. Dengan terbitnya UU No. Jadi, sebelum izin tersebut diterbitkan, seharusnya kegiatan pertambangan belum boleh dilakukan. 01/MEM. 7 Izin Pertambangan di Indonesia. - 4 - 14. Agus menjelaskan nantinya, para perusahaan tambang yang membangun smelter akan dikenakan rezim kontrak Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di bawah Kementerian ESDM. Hukumonline mengadakan webinar dengan topik Menilik Dinamika Perizinan Usaha Tambang Batubara pada Kamis (24/2). dilakukan secara illegal (tanpa izin) masih saja terjadi di Indonesia. 500 hektare, dari total 42. Akan tetapi, kenyataannya banyak aktivitas pertambangan dilakukan di hutan konservasi—baik secara legal maupun ilegal. Pada perkembangannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kehutanan Nomor 1 Tahun 2004 untuk menyelesaikan problematika tumpang-tindih area pertambangan di hutan lindung. Dihapus. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam keputusannya Nomor: 91K/TUN/LH/2020, mengabulkan gugatan warga Beutong Ateuh Banggalang bersama Walhi terkait izin pertambangan emas PT. Izin usaha pertambangan merupakan. Izin Usaha Pertambangan Kegiatan Eksplorasi Kegiatan eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam,. PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN NO URAIAN KETERANGAN 1. 24 Tahun 2007 Jo. 078 Izin Usaha Tambang, Begini Respons Pengusaha. Bahwa sejak Belanda datang dan menguasai negeri ini, maka selanjutnya ijin-ijin pertambangan yang diberikan oleh Sultan-Sultan di Sumatera dan Raja-Raja di Pulau Jawa dan daerah lain di Indonesia. IUP. Resmi! KPK Tahan Mardani Maming di Rutan Guntur. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); c. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP. Namun, suatu perusahaan baru bisa memiliki lebih dari 1 IUP jika memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang pertambangan mineral dan. Perbaikan tata kelola pertambangan nasional; UU Minerba No. B. Sesuai dengan KBLI 09900 dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan lampiran III dari Peraturan ESDM nomor 5 tahun 2021. Wilayah Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a menjadi dasar bagi Menteri ESDM untuk menetapkan: a. Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen)”. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahunoleh menteri atau gubernur sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)/IUP Operasi Produksi/IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian mengajukan permohonan kepada KaIT/Kepala Dinas atas nama KaIT. Perubahan-Perubahan Penting dalam Proses Perizinan Perusahaan Tambang di Indonesia. izin lingkungan rencana usaha/kegiatan pertambangan batuan tanah urug, batuan pasir dan sirtu, stone crusher oleh pt. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPIzin Usaha Pertambangan Kegiatan Eksplorasi Kegiatan eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka. Hal ini juga. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam, d. 8. a. pelayanan pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan untuk 1 (satu) daerah provinsi;Begini Tahap Simpel Mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Emas Dan Perak. Pencabutan dilakukan karena izin-izin yang diterbitkan tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, serta tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan. Surat Permohonan 1. Walaupun fokus tersebut penting, hal tersebut belum menyelesaikan masalah kurangnya akuntabiltas dan transparansi dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), tahap pertama dari rantai nilaiAda tiga rezim undang-undang pertambangan yang perlu diketahui, yaitu sejak rezim UU No. EMM. Kepmenko Perekonomian Nomor 164 Tahun 2021 memuat hasil telaah dan peta indikatif tumpang tindih ketidaksesuaian perizinan pertambangan dalam kawasan hutan (PITTI Ketidaksesuaian) untuk seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana Proses Izin Tambang Diterbitkan? 1. pengakhiran perizinan karena pencabutan; dan/atau c. 2. Pengelolaan dan pengendaliannya tidak menimbulkan kerugian bagi alam, lingkungan sekitar namun tetap memberikan profit perusahaan. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya termasuk IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk Usaha Pertambangan dari KK yang belum berakhir kontraknya. Kegiatan Pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut (Pasal 66): a. 9. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai. Sedangkan untuk pengusaha smelting namun tidak mempunyai lahan tambang maka akan memakai rezim kontrak Izin Usaha Industri (IUI). Pemegang izin pertambangan tidak memiliki kepemilikan tanah terhadap area yang dialokasikan, dan hanya diperbolehkan untuk mengambil satu jenis mineral di area konsesi mereka dan tidak otomatis untuk. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara. PANDUAN PERIZINAN MINERBA. 23. Izin Usaha Pertambangan. Foto Humas/Bayu. Selanjutnya, bahan-bahan hukum dan nonhukum dikaitkan dan dianalisis. UU Minerba yang baru (UU No. OSS - Izin Usaha Pertambangan. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; d. 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara ; Permen ESDM No. 2. Izin usaha Jasa Pertambangan harus menjadi syarat penting dan utama untuk dikantongi oleh perusahaan tersebut. 10. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yangIzin Pertambangan Rakyat atau IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Izin Usaha Pertambangan. 8. Konsesi pertambangan emas ini mencakup sembilan kecamatan, yakni Tugu, Karangan, Suruh, Pule, Gandusari,. 4 Tahun 2009Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana. Peraturan Perundang-undangan. Izin Usaha Pertambangan 2. Izin pertambangan rakyat IPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 4. com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan surat teguran terhadap 697 perusahaan tambang mineral dalam negeri akibat belum menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran belanja (RKAB) 2022. 4 Tahun 2009, dan rezim UU No. Izin ini melibatkan proses yang ketat untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, kepatuhan terhadap regulasi, dan perlindungan hak-hak. Perizinan dan Pengawasan Pertambangan Pasir di Kabupaten Sidenreng Rappang dibimbing oleh Yunus Wahid dan Hamzah Halim. Baca selengkapnya untuk mengetahui syarat dan prosedur perizinan dan pendaftaran IUP. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Delapan pelayanan perizinan sub sektor minerba yang dimaksud adalah IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, dan IUP untuk Penjualan. Pertambangan ternyata dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan sistem, izin usaha, dan jenis komoditasnya. 000 hektare izin wilayah yang meliputi setengah bagian selatan Pulau. Dharma Bumi Kolaka sebagai pemilik Izin tambangan terbanyak. Kepala Inspektur Tambang adalah kepala SKPD teknis yang mernpunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral bukan logam. Berdasarkan pengurusan izin usaha pertambangan yang dilakukan, pertambangan dibagi menjadi menjadi tiga jenis, yaitu (Sulto, 2011): Bahan galian strategis golongan A , terdiri dari: minyak bumi, aspal, antrasit, batu bara, batu bara muda, batu bara tua, bitumen, bitumen cair, bitumen padat, gas alam, lilin bumi, radium, thorium, uranium, dan. WIPR) 13. Hal ini, kata Bahlil, sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berdasarkan beleid tersebut, IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10 UU 4/2009 s. Surat Izin Penambangan Batuan. nomor induk usaha; sertifikat standar, dan/atau; izin. 078 perusahaan pertambangan dicabut izin usahanya kemarin, Kamis (7/1/2022). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, pertambangan tanpa izin (Peti) atau tambang ilegal di Indonesia tersebar di 2. 4 Salah satunya akhir-akhir ini muncul pemberitaanPerizinan pertambangan di Kepulauan Sahinge ini pun jangan hanya sebatas pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tetapi juga dapat ditelusuri apakah ada dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penerbitan izin tambangnya. 19. Izin Penambangan Batuan Sebelumnya melalui UU 4/2009, usaha pertambahangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin. BKPM memenangkan gugatan PTUN Jakarta terhadap SK Kepala BKPM Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5. Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan. Halo sobat HeyLaw! Pertambangan di Indonesia tidak hanya bisa dilakukan oleh industri raksasa saja lo, tetapi masyarakat perseorangan maupun perkelompok bisa pula melakukan aktivitas penambangan. ”Pasir. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang selanjutnyaPemegang izin pertambangan rakyat; Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau Pemegang IUP OP khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian lainnya yang diterbitkan Menteri atau Gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan. t. 8. Berdasarkan data 2001, izin tambang yang tercatat di pusat hanya ada 750-an izin. 13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara4. 9. CO. (Baca: Begini Beda Legalitas Kegiatan Usaha dengan Risiko Rendah, Menengah, dan Tinggi) Menurut pasal 1(7) Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara Izin Usaha Pertambangan atau IUP adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin pertambangan rakyat IPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara. IUP terdiri atas dua tahap yaitu IUP Eksplorasi. com, Jakarta Perusahaan jasa kontraktor pertambangan PT Putra Perkasa Abadi (PPA) mendapatkan penghargaan sebagai pemegang Izin Usaha Jasa. Berikut adalah beberapa di antaranya. Bisnis. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Berikut ini ulasan selengkapnya. 5. Setelah beralih kewenangan di era desentralisasi, angkanya menjadi 8 ribuan di 2008. Oleh karena itu, Anda perlu untuk mengurus perizinan ini. 4. 19. GATRIK. Izin Usaha Pertambangan Emas diberikan oleh Menteri ESDM, Gubernur atau Bupati. Pengesahan Kepala Teknik Tambang / Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan. 17. 10. Pertambangan Batubara. penyesuaian perizinan dalam rangka perubahan bidang usaha jasa pertambangan bagi Izin Usaha. Dari penerbitan kedua aturan tersebut lahir berbagai regulasi turunannya. Foto: Ilustrasi Tambang Ilegal (Mindra Purnomo/tim infografis detikcom) Jakarta -. Baca juga: Sudah Cabut 2. UU No. Izin Usaha Pertambangan Emas diberikan oleh Menteri ESDM, Gubernur atau Bupati. Menurut Ahmad Redi, pakar hukum pertambangan, ada sejumlah penyebab mengapa. Abstrak. Kementerian Investasi/BKPM akan mulai mencabut 2. Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Penetapan dilakukan setelah diusulkan oleh pemerintah provinsi. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sumber Barito Coal, PT. Izin yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain dan tidak sesuai peruntukkan dan peraturan kita cabut," tandasnya. 3. Izin Pengangkutan dan Penjualan. Dokumen ini berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2020 dan dapat diunduh dalam format pdf. 10, No. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha. Sebelumnya melalui UU 4/2009, usaha pertambahangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). 900-an izin. com – Kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) di sejumlah daerah di Indonesia kembali marak. pertambangan tanpa izin, melakukan pengawasan dan operasi rutin terhadap setiap kegiatan usaha pertambangan, sedangkan upaya represif, yaitu menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan memproses secara hukum yang berlaku serta menyita alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan pertambangan tanpa izin. 15. REPUBLIKA. Hal tersebut merupakan upaya untuk mengefektifkan proses perizinan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Transportation and Sales License (Izin Pengangkutan dan Penjualan); and IUP for Sales ( Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan). Perusahaan Tambang Mas Sangihe (TMS) telah mengantongi izin lingkungan dan izin usaha produksi pertambangan emas di gunung purba seluas lebih dari 3. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut 2. dalam bidang pertambangan mineral dan batubara sehingga tujuan hukum pertambangan untuk digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat belum dapat dicapai. Pada hari Senin (03/01/2022),. Lantas PT TMS mendapat izin operasi produksi selama 33 tahun, sejak 29 Januari 2021 hingga 28 Januari 2054, dengan nomor perizinan 163. Selanjutnya, menurut Pasal 6 ayat (2)PP 96/2021, perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan melalui pemberian:. Izin Usaha Pertambangan 6. 43/ Menhut-Ii/ 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“Permenhut 43/2008”) yang mengatur bahwa p injam pakai kawasan hutan dilaksanakan atas dasar. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR, Mineral, Batubara, Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Pengangkutan, dan Penjualan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam undang-undang tersebut tim riset dunia tambang telah menyusun. TANJUNG SELOR – Pemerintah pusat resmi mendelegasikan sejumlah kewenangan terkait perizinan pertambangan ke daerah. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izinKegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) di sejumlah daerah di Indonesia kembali marak. 6 Ada kontrak atau izin pertambangan yang berlaku yang didasarkan pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan ada izin yang diberlakukan. com, JAKARTA – Pengusaha pertambangan batu bara mengeluhkan lambatnya reaksi pemerintah terkait pengajuan perpanjangan izin tambang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 158 jo pasal 164 UndangUndang No. 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan PERGUB Prov. 3 “Pengalihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral- Batubara Oleh Pemerintah Provinsi Sumtera Barat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” ( IQBAL SHALIHIN, 1420112023, Master of Law AndalasUniversity, 121 page )Di sisi lain, lantaran merupakan kegiatan usaha berisiko tinggi, prinsip kehati-hatian dalam pemberian izin pertambangan tetap mesti dijalankan. d UU 3/2020 dan. Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan. Izin berlaku sampai 2029 dengan status operasi produksi. Izin Pertambangan Rakyat. Untuk memulai operasi bisnisnya, semua perusahaan tambang di Indonesia harus memiliki salah satu dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kegiatan usaha ini diatur oleh pemerintah dalam pengelolaannya. b. 042 IUP yang sudah dinyatakan berstatus legal atau berizin, sisanya sebanyak 4. 4 tahun 2009 dan untuk Izin Usaha Pertambangan Khusus di ataur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 85 UU No. Izin Usaha Pertambangan 6. karena itu, sebelum Pertambangan legal diresmikan, Penambangan illegal Emas di Kawasan Gunung Tumpang Pitu yang berada di Kawasan Hutan Lindung ini sudah di manfaatkan selama kurang lebih 20 Tahun terakhir. Namun, ketiga perusahaan tambang itu sama-sama belum menuntaskan persyaratan yang dibutuhkan agar diberi izin. Perizinan awal yang harus Anda penuhi untuk sebuah pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan (“IUP”), dimana IUP terdiri atas 2 (dua) tahap:[4] 1. Selain itu, presiden Joko Widodo juga mengumumkan pencabutan sebanyak 2. (Banyaknya perizinan pertambangan yang dikeluarkan. 51 Tahun 2018 tentang. Adapun biaya izin pertambangan rakyat ditanggung oleh pihak pemohon (jika memang ada). bahwa Perizinan Berusaha sektor pertambangan yang memerlukan perizinan pada sektor kehutanan seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) prosedur permohonannya tidak melalui Lembaga OSS tetapi9. d. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f , b. 2. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. 158 -176 Amri Nur Azizah : Pedoman permohonan, evaluasi, dan pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha pertambangan batuan Title (English) : Guideline for application, evaluation, and granting of non-metal mineral mining Dalam hal ini, kami mengasumsikan bahwa perusahaan baru ini adalah perusahaan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“IUP OP”), namun perusahaan tersebut ingin membangun smelter karena ingin memiliki usaha di bidang pengolahan dan pemurnian hasil tambang. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam, b. UU yang Mengatur Izin Pertambangan Rakyat. Dengan terbit izin tanpa pertimbangan kelayakan lingkungan, praktis bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945, UU 32/2009 tentang perlindungan dan. Seperti diketahui, di sektor pertambangan sudah ada regulasi baru.